BAB II
TINJAUAN TEORI
2.1. Pengertian Desa
Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup pada daerah yang secara struktur dan administrasinya memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara, sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani, namun sebenarnya mata pencahariian penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor alam yang ada. Terdapat beberapa pengertian atau definisi tentang desa antara lain :
Desa merupakan suatu daerah yang memiliki system kemasyarakatan yang erat dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang agraris (warpani, 1984). Permukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya agraris (Bintarto, 1987).
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan pedesaan atau yang disebut desa adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan SDA, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
2.2. Karakter Umum Desa
2.2.1 Karakteristik permukiman desa
Karakteristik permukiman didesa (UPI Direktori, 2010):
- Fisik lingkungan desa yang mencerminkan pola kehidupan dan kebudayaan masyarakat setempat
- Jalan masuk lingkungan yang tidak mempunyai pembatas antara pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan
- Ada identitas tertentu
Karakteristik Desa dibagi menjadi dua (UPI Direktori, 2010):
- Karakteristik Fisik Dasar
ii. Klimatologi
iii. Topografi dan Kemiringan Lereng
iv. Geologi dan Tanah
v. Sumber Daya Air Permukaan dan Air Tanah
vi. Sumber Daya Alam Lainnya
- Karakteristik Fisik Binaan
ii. Tata guna lahan
iii. Infrastruktur Desa
2.2.3 Karakteristik sosial desa
Karakteristik sosial menurut Soerjono (1990):
- Hubungan masyarakat yang erat dan mendalam
- Cara bertani masyarakat desa yang masih sangat tradisional dan tidak efisien
- Golongan orang tua pada masyarakat memegang peranan penting
- Pengaruh tokoh masyarakat lebih besar dari penguasa
Karakteristik ekonomi masyarakat pedesaan (Bintarto, 1977):
- Ketergantungan kepada kota dalam hal pemasaran dan modal
- Lapangan kerja utama disektor pertanian dan pengolahan hasil dari pertanian
- Teknologi sederhana, skala kecil dan menengah, permasalahan modal dan pemasaran.
Untuk dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, masyarakat pedesaan memerlukan sarana prasarana yang menunjang aktifitas mereka (UPI- Perencanaan Desa, 2010) meliputi:
2.3.1 Fasilitas pendidikan.
Standart prasarana pendidikan pedesaan yang tersedia hanya dari Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (Jayadinata, 1992), sebagai berikut:
- Satu ruang untuk 20-25 murid Taman Kanak-kanak (TK) dan seorang guru untuk satu ruang TK;
- Satu Sekolah Dasar (SD) untuk 1500 penduduk, satu ruang untuk 40 murid;
- Satu Sekolah Menengah untuk tiga sampai lima SD.
2.3.3 Fasilitas kesehatan
Tabe 2.l. Sarana Prasarana Kawasan Pedesaan
| No. | Jenis | Minimal Penduduk Pendukung (orang) | Lokasi | Luas Tanah (m2) |
| 1. | Balai pengobatan | 3000 | Di tengah kelompok perumahan tidak menyebrang jalan lingkungan | 3000 |
| 2. | Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak dan Rumah Bersalin (BKIA dan Rumah Bersalin) | 10000 | Di tengah kelompok perumahan tidak menyeberang jalan | 1600 |
| 3. | Puskesmas | 30000 | Di pusat lingkungan, mengelompok dengan pelayanan pemerintah dan sosial | 1200 |
| 4. | Puskesmas dan Balai pengobatan | 120000 | Di pusat kecamatan | 2400 |
| 5. | Rumah Sakit Wilayah | 240000 | Di tempat yang tenang, tidak terdapat sumber penyakit | 26400 |
| 6. | Tempat dokter praktek | 5000 | Di tengah kelompok perumahan, tidak menyebrang jalan lingkungan | Bersatu dengan tempat tinggal |
| 7. | Apotek | 10000 | Di pusat RW atau Lingkungan | 350 |
2.3.1 Fasilitas keagamaan
Fasilitas ini diadakan untuk menunjang kegiatan keagamaan di desa (Jayadinata, 1992), seperti:
- Satu langgar (mushola) untuk 50-500 penduduk;
- Satu masjid untuk 200-2500 penduduk (tiap RW atau RK: 1 masjid)
2.3.3 Fasilitas ekonomi (Jayadinata, 1992), meliputi:
- Pasar, 2 petak jualan untuk tiap 1000 orang penduduk dengan luas minimal 200 m2 untuk 1000 orang penduduk;
- Toko, 2 toko untuk tiap 1000 orang penduduk dengan luas minimal 400 m2 untuk tiap 1000 orang penduduk
Fasilitas jaringan meliputi sanitasi, transport dan komunikasi. Standart Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ada dalam UU tahun 2011-01-11 pada paragraph ke-tiga.
Untuk standart jalan di kawasan pedesaan mengacu pada Petunjuk Perencanaan Teknis Jalan Desa No.007/T/Bt/1995 dari Direktorat Jendral Bina Marga diketahui standart kriteria perencanaan geometri jalan desa dan jenis perkerasan jalan, sebagai berikut:
Tabel 2.2 Kriteria Perencanaan Jalan
Jenis Perkerasan | Krikil/Teflon/Tanah | ||
Kemiringan Medan (Terrain) | Datar | Bukit | |
| Kelandaian (%) | 8 | 10 | |
| Lebar Perkerasan (m) | 3,5 | 3,5 | |
| Lebar Bahu Jalan (m) | Disarankan | 1,5 | 1,5 |
| Minimum | 1 | 1 | |
| Lebar Badan Jalan (m) | 6,5 | 6,5 | |
| Daerah Milik Jalan (m) | Disarankan | 8 | |
| Minimum | 6,5 | ||
Gambar 2.1 Jenis Perkerasan Jalan
Dirunut dari hulunya, bangunan sistem drainase terdiri dari saluran saluran pengumpul (collector drain), saluran pembawa (convenyor drain), saluran induk (main drain). (Suripin, 2004). Dimana penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut :
- Collector Drain (Drainase Tersier) adalah saluran yang berfungsi sebagai pengumpul debit yang diperoleh dari saluran drainase yang lebih kecil dan akhirnya dibuang ke saluran Conveyor (pembawa). Collector Drain ini berasal dari limbah rumah tangga.
- Conveyor Drain (Drainase Sekunder) adalah saluran yang berfungsi sebagai saluran pembawa air buangan dari suatu daerah ke lokasi pembuangan tanpa membahayakan daerah yang dilalui. Conveyor Drain merupakan penghubung antara Collector Drain dengan Main Drains.
- Main Drains adalah saluran berupa anak sungai yang membawa seluruh air buangan ke tempat pembuangan akhir (sungai).
Unsur-unsur desa menurut Bintarto (1977):
- Daerah, meliputi:
- Tanah yang produktif ataupun tidak beserta penggunanya
- Unsur lokasi, luas dan batas
- Penduduk, meliputi:
- Jumlah penduduk, pertambahan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran penduduk
- Mata pencaharian masyarakat desa
- Tata Kehidupan, meliputi: Seluk-beluk kehidupan masyarakat desa (rural society).
Desa sangatlah berbeda dengan kota adapun ciri-ciri dari desa berdasarkan UPI Direktori (2010) antara lain :
- Letak maupun jarak desa relatif jauh dari kota dan bersifat rural
- Lingkungan alam masih besar peranan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan
- Mata pencaharian bercorak agraris dan relatif homogen (bertani, beternak, nelayan, dll)
- Corak kehidupan sosialnya bersifat gemain schaft (paguyuban dan memiliki community sentiment yang kuat)
- Keadaan penduduk (asal-usul), tingkat ekonomi, pendidikan dan kebudayaannya relatif homogen.
- Interaksi sosial antar warga desa lebih intim dan langgeng serta bersifat familistik
- Memiliki keterikatan yang kuat terhadap tanah kelahirannya dan tradisi-tradisi warisan leluhurnya
- Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan/gotong royong kekeluargaan, solidaritas, musyawarah, kerukunan dan kterlibatan social.
- Jumlah warganya relatif kecil dengan penguasaan IPTEK relatif rendah, sehingga produksi barang dan jasa relatif juga rendah
11. Kehidupan sosial budayanya bersifat statis, dan monoton dengan tingkat perkembangan yang lamban.
12. Masyarakatnya kurang terbuka, kurang kritis, pasrah terhadap nasib, dan sulit menerima unsur-unsur baru
13. Memiliki sistem nilai budaya (aturan moral) yang mengikat dan dipedomi warganya dalam melakukan interaksi sosial. Aturan itu umumnya tidak tertulis
14. Penduduk desa bersifat konservatif, tetapi sangat loyal kepada pemimpinnya dan menjunjung tinggi tata nilai dan norma-norma ang berlaku.
2.6 Tipologi Desa
1. Desa Swadaya (Tradisional)
Desa yang belum mampu mandiri dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa belum terselenggara dengan baik dan LKMD belum berfungsi dengan baik dalam mengorganisasikan dan menggerakan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa secara terpadu.
2. Desa Swakarya (Transisional)
Desa setingkat lebih tinggi dari Desa Swadaya. Pada Desa Swakarya ini, mulai mampu mandiri untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa sudah terselenggara dengan cukup baik dan LKMD cukup berfungsi dalam mengorganisasikan dan menggerakan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara terpadu.
3. Desa Swasembada (Berkembang)
Desa setingkat lebih tinggi dari Desa Swakarya, Desa Swasembada adalah desa yang telah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa sudah terselenggara dengan baik dan LKMD telah berfungsi dalam mengorganisasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa secara terpadu.
2.6.1 Tipologi desa berdasarkan mata pencaharian
Berdasarkan kriteria Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) membagi desa kedalam enam tipologi desa berdasarkan mata pencahariannya atau kegiatan ekonominya, yaitu
1. Desa Industri
2. Desa pertanian tanaman pangan
3. Desa Perkebunan
Desa perkebunan dapat dibagi menjadi dua macam sesuai dengan pengelolaan lahannya, yaitu;
- Desa perkebunan milik masyarakat yang dapat dikelola sendiri oleh masyarakat sekita secara konvensional
- Desa perkebunan milik swasta dikelola secara profisional dengan menerapkan aturah bagi hasil.
- Desa Perikanan
- Desa perikanan yang berada disekitar tambak atau perikanan darat
- Desa perikanan yang berada di tepi laut atau pantai
5. Desa Peternakan
2.6.2 Tipologi desa berdasarkan tempat tinggal
Desa pegunungan dapat meliputi desa agrobisnis, desa pariwisata, desa agroindustri, dan desa non pertanian, demikian juga desa dataran tinggi, dataran rendah dan daerah pesisir, desa-desa tersebut dapat meliputi keempat macam tipe desa berdasarkan kegiatan sektoral tempat tinggal Mudzakir (2000).
1. Desa daerah pegunungan
2. Desa daerah dataran tinggi
3. Desa daerah dataran rendah
4. Desa daerah pantai (pesisir)
2.6.3 Tipologi desa dilihat dari pola permukiman
Menurut Leibo dalam Harits, 2011 mengatakan bahwa Tipologi desa berdasarkan pola permukimannya dikelompokan sebagai berikut:
a. Farm Village Type: Suatu desa tempat orang berdiam bersama dalam suatu tempat, dengan sawah ladang berada di sekitarnya.
b. Nebulous Farm Village Type: Suatu desa tempat sejumlah orang berdiam bersama dalam suatu tempat, sebagian menyebar di luar tempat tersebut bersama sawah dan ladang mereka.
c. Arranged Isolated Farm Type: Suatu desa tempat orang-orang berdiam di sekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka.
d. Pure Isolated Farm Type: Suatu desa tempat orang berdiam tersebar bersama sawah dan ladangnya.
2.7 Pola Pengelompokan Desa
Struktur keruangan atau pola desa dikelompokan dari beberapa sisi, antara lain dapat dilihat dari tingkat penyebaran penduduknya, dilihat dari bentuknya, dan dari persebarannya. Secara umum, terdapat 3 pola pengelompokan desa yang berhubungan dengan bentang alam, yakni :
- Pola terpusat (nucleated agricultural village community type): Pemukiman desa saling menggerombol/ mengelompok, jarak lahan pertanian jauh dari pemukiman penduduk.
3. Pola memanjang (line village community type): Pemukiman berupa deretan memanjang dikanan kiri jalan atau sungai.
Berikut adalah pola pengelompokan desa menurut pendapat para tokoh:
Menurut S. D. Misra dalam UPI Direktori (2001) :
- Rectengular (Segi empat panjang): Tipe ini paling umum dan salah saru penyebabnya adalah bentuk lahan pertaniannya, juga karena kekompakan desa membutuhkan letak rumah penduduk yang saling berdekatan. Pola ini cocok bagi permukiman yang berkelompok.
3. Desa Memanjang: Kondisi alami dan budaya setempat embatasi pemekaran, sehingga memaksa menjadi memanjang.
4. Desa Melingkar: Bentuk ini diawasi dari zaman ketika permukiman masih kosong. Desa dibangun diatas urugan tanah, sehingga dari luar nampak seperti benteng dengan lubang untuk keluar masuk.
5. Tipe Beruji: Terpengaruh dari dari sebuah istana bangsawan, rumah ibadat, ataupun pasar.
6. Desa Poligonal: Desa tidak pernah dibangun menurut rencana tertentu, maka nampak bentuk luarnya beragam.
7. Pola Tapal Kuda: Pola desa yang setengah melingkar yang terjadi akibat hasil dari suatu gunduk, ledokan atau bukit.
8. Pola Tak Teratur: Desa yang rumahnya masing-masing membentuk pola yang tak beraturan.
9. Pola Inti Rangkap: Desa kembar hasil bertemunya dua permukiman yang saling mendekat.
10. Pola Kipas: Pola ini tumbuh dari suatu pusat yang letaknya disalah satu ujung permukiman desa.
11. Desa Pinggir Jalan Raya: Desa yang memanjang sepanjang jalan raya.
12. Desa Bulat Telur: Bentuk pola desa yang sengaja dibuat sedemikian rupa.
Menurut Daldjoeni(2003)
1. Pola desa linier atau memanjang jalan / sungai
Gambar 2.2 Pola desa linier
2. Pola desa mengikuti garis pantai
Gambar 2.3. Pola desa mengikuti garis pantai
3. Pola desa terpusat
Gambar 2.4. Pola desa terpusat
4. Pola desa mengelilingi fasilitas
Gambar 2.5. Pola desa mengelilingi fasilitas
Menurut Bintarto (1977) :- Memanjang jalan
- Memanjang sungai
- Radial
- Tersebar
- Memanjang pantai
- Memanjang pantai dan jalan kereta api
Faktor-faktor yang memepengaruhi pola persebaran permukiman menurut Singh (1969) adalah sebagai berikut:
- Faktor fisik mencakup relief, sumber air, jalur drainase, dan kondisi tanah
- Faktor sosial ekonomi meliputi tata guns lahan, penyakapan tanah, rotasi tanaman, transportasi dan komunikasi, serta kepadatan penduduk
- Faktor sejarah dan tradisi seperti sejarah terbentuknya permukiman, kebiasaan penduduk melakukan migrasi, maupun kebiasaan penduduk yang mengacu kepada adat dalam kaitannya dengan membangun tempat tinggal.
1. Compact Settlements (pemukiman yang mengelompok): Adanya permukiman yang mengelompok disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan manusia bermukim secara mengelompok.
2. Fragmented Settlements (pemukiman yang tersebar): Pemukiman yang tersebar disuatu desa disebabkan oleh beberapa faktor.
2.9 Penggunaan Lahan di wilayah Pedesaan
Menurut Direktur Jenderal Pembangunan Desa, wilayah pedesaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
- Perbandingan tanah dengan manusia (man land ratio) yang besar
- Lapangan kerja agraris
- Hubungan penduduk yang akrab
- Sifat yang menurut tradisi atau tradisional
Sistem pertanian dibagi dalam beberapa jenis, yaitu :
- System Ladang: Merupakan sistem pertanian yang paling primitif. Suatu sistem peralihan dari tahap budaya pengumpul ke tahap budaya penanam.
3. System sawah: Merupakan teknik budidaya yang tinggi, terutama dalam pengolahan tanah dan pengelolaan air, sehingga tercapai stabilitas biologi yang tinggi, sehingga kesuburan tanah dapat dipertahankan.
4. System perkebunan: Terdiri dari perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (estate) yang dulu milik swasta asing dan sekarang kebanyakan perusahaan negara, berkembang karena kebutuhan tanaman ekspor.
2.9.2 Peternakan
Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimum.
2.9.3 Kehutanan
Umumnya kehutanan yang meliputi tanah yang luas adalah milik negara. Macam – macam hutn terdiri dari:
- Cagar alam
- Hutan lindung
- Hutan produksi
- Hutan rekreasi
Industri adalah areal tanah yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa pengelolaan barang baku menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang setengah jadi menjadi barang industry manufaktur.
2.10 Desa Perbatasan
2.10.1 Pengertian desa perbatasan
Desa perbatasan merupakan permukiman aglomerasi yang berada di desa pedesaan namun letaknya berada di perbatasan antara satu wilayah administratif dengan wilayah administratif. Namun dalam aspek geografis, sosial, dan kultural berbeda dengan wilayah pedesaan.
2.10.2 Karakteristik dan parameter desa perbatasan
Menurut Soerjono, 1990 kalau karakteristik masyarakat desa terdiri dari :
- Sosial
- Hubungan masyarakat yang erat;
- Cara bertani tidak efisien atau tradisonal;
- Golongan orang-orang tua pada masyarakat memegang peranan penting;
- Pengaruh tokoh masyarakat lebih besar daripada penguasa.
- Fisik
- Terdapat perbandingan antara jumlah manusia dengan luas tanah kecil;
- Tata guna lahan didominasi untuk sektor pertanian;
- Jenis dan cara bertani ditentukan oleh letak desa.
- Ekonomi
- Ketergantungan kepada kota dalam pasar/modal;
- Lapangan kerja utama di pertanian dan pengolahan hasil pertanian;
- Teknologi sederhana;
- Skala kecil dan menengah;
- Permasalahan modal dan pemasaran.
1. Disparitas
Disparitas merupakan ketimpangan atau bergantung pada wilayah lain. Dimana yang dimaksudkan adalah adanya masyarakat yang pergi ke wilayah lain untuk berkegiatan ekonomi. Dikarenakan di wilayahnya sendiri tidak dapat atau tidak ada kegiatan ekonomi.
2. Arus manusia, barang, dan informasi.
Kebutuhan masyarakat tentunya harus terpenuhi. Apalagi untuk sandang, papan, pangan yang memang harus atau wajib dipenuhi untuk kehidupannya.
2.10.3 Pengembangan desa perbatasan
Desa Perbatasan selalu diidentikkan dengan desa tertinggal karena lokasinya yang berada di perbatasan (pinggiran) sehingga pelayanan dari pemerintah sekitar kurang tersalurkan dengan baik dan tepat atau menjadi suatu desa yang terabaikan.
- Pengembangan Ekonomi
2. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Khusus (P2DTK), program ini ditujukan pemerintah kabupaten untuk lebih mengembangkan kapasitas dalam memperkuat perencanaan pembangunan desa-desa tertinggal, desa perbatasan, desa rawan bencana, dan lain-lain.
Tujuan program ini adalah mensukseskan Program PNPM Mandiri DTK sebagai program yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pertumbuhan sosial ekonomi daerah tertinggal dan khusus.
Ruang lingkup P2DTK meliputi 5 bidang utama yaitu: Peningkatan kapasitas; Pelayanan sosial dasar masyarakat (pendidikan dan kesehatan); Mediasi dan penguatan hukum masyarakat; pengembangan sektor swasta dan pengembangan inftastruktur. (PNPM Mandiri Sumut, 2010) (Royat, 2010)
Adanya Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Pedesaan di Desa Tertinggal (DAK SPP DT) yang dialokasikan untuk meningkatkan prasarana sarana desa perbatasan (tertinggal) dengan peningkatan moda sehingga dapat meningkatkan distribusa bahan baku ke kota dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. (Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 2008). Isu-isu Pengembangan Desa Perbatasan
Dalam pengembangan desa perbatasan terdapat beberapa isu-isu yang dapat menjadi suatu permasalahan atau dapt dicari pemecahan masalah dan menjadi sebuah potensi desa tersebut Pengembangan Agropolitan berbasis (RTRWN, 2003). Isu-isu tersebut antara lain:
- Ekonomi
- Mata pencaharian pokok masyarakat desa adalah pertanian dengan sistem tradisonal;
- Tidak siap menghadapi persaingan global, dimana bahan baku kebutuhan dari desa sudah tidak terlalu diminati karena Indonesia lebih memilih untuk mengeksport bahan baku dari luar negeri;
- Infrastruktur untuk mencapai sentra produksi terbatas;
- Tingkat kerawanan dan keamanan pangan masyarakat desa belum terjamin;
- Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari terciptanya laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi dimana alat yang dipergunakannya adalah dengan mendorong industrialisasi di kawasan-kawasan perkotaan. Kondisi ini bila ditinjau dari pemerataan pembangunan telah memunculkan kesenjangan antara kawasan pedesaan dan perkotaan karena sektor strategis yang didorong dalam proses industrialisasi hanya dimiliki oleh sebagian masyarakat (Sunarno dalam Pengembangan Agropolitan berbasis RTRWN, 2003)
- Sosial Budaya
- Rendahnya SDM masyarakat perbatasan;
- Banyak penganguran di usia produktif karena lapangan kerja yang ada di desa tidak bervariasi;
- Budaya yang terlalu kental sehingga tidak dapat menerima suatu pendapat yang sesuai dengan kondisi permasalahan yang sekarang;
- Kurangnya sarana pendidikan dan kesehatan terdekat;
- Infrastruktur Wilayah
- Infrastruktur untuk mencapai desa belum memadai;
- Kurangnya transportasi umum (moda) yang dapat mengangkut masyarakat dalam jumlah banyak;
- Perkerasan jalan kurang memadai, banyak yang rusak sehingga dapat membahyakan keselamatan pengguna jalan;
- Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Masyarakat belum bisa memanfaatkn SDA yang ada di desanya;
- Teknologi pengolahan hasil usaha tani belum memadai sehingga masyarakat menjual hasil usaha tani dengan harga yang murah;
- Masyarakat belum mengetahui tindakan-tindakan yang dapat merusak dan mencemari lingkungan, contoh: penggunaan pestisida.
- Strategi Pengembangan Desa Perbatasan
2.11 Kajian Usaha Tani
2.11.1 Pengertian usaha tani
Usaha tani merupakan kegiatan yang memerlukan sumber daya untuk memelajari bahasan secara efektif dan efisien agar usaha yang diperoleh para petani mempunyai hasil yang maksimal.
Menurut Tohir (1983) ,Tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha tani dapat diukur dari berbagai aspek. Ciri-ciri daerah pertumbuhan dan perkembangan usaha tani, yaitu:
- Usaha pertanian atas dasar tujuan dan prinsip sosial ekonomi usaha tani digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:
- Usaha tani yang memiliki ciri-ciri ekonomis kapitalis
- Usaha tani yang memiliki dasar ekonomis-sosialis-komunistis
- Usaha tani yang memiliki ciri-ciri ekonomis
- Tingkat pertumbuhan usaha tani berdasarkan teknik atau alat pengelolaan tanah:
- Tingkat pertanian yang ditandai dengan pengelolaan tanah secara dicangkul (dipacul).
- Tingkat pertanian yang ditandai dengan pengelolaan tanah secara membajak
- Berdasarkan kekuasaan badan-badan usaha tani dalam masyarakat menurut besar kecilnya kekuasaan, maka usaha tani dapat digolongkan sebagai berikut:
- Suku sebagai pengusaha atau yang berkuasa dalam pengelolaan usaha tani
- Suku sudah banyak kehilangan kekuasaannya dan perseorangan nampak mulai memegang peranan dalam pengelolan usaha taninya.
- Desa, marga, atau negari sebagai pengusaha usaha tani atau masih memiliki pengaruh dalam pengelolaan usaha tani.
- Famili sebagai pengusaha atau masih memiliki pengaruh dalam pengelolaan usaha tani.
- Perseorangan sebagai pengusaha tani
- Persekutuan adat sebagai pengusaha atau sebagai pembina usaha tani
- Tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha tani dapat dilihat dari (a) kedudukan struktural atau fungsi dari petani dalam usaha tani dan (b) kedudukan sosial ekonomi dari petani dalam masyarakat.
- Pola usahatani: Terdapat dua macam pola usahatani yang mendukung usaha tani, yaitu lahan basah yang juga disebut sawah dan lahan kering. Ada beberapa sawah yang irigasinya dipengaruhi oleh sifat pengairannya, yaitu :
- Sawah dengan pengairan tehnis
- Sawah dengan pengairan setengah tehnis
- Sawah dengan pengairan sederhana
- Sawah dengan pengairan tadah hujan
- Sawah pasang surut, umumnya di muara sungai
- Macam tipe usahatani :
2) Usahatani palawija (serealia, umbi-umbian, jagung)
- Cara penyusunan tanaman:
2) Usahatani tumpangsari
- Struktur usahatani
Pemilihan khusus atau tidak khusus ditentukan oleh :
- Kondisi lahan
- Musim/iklim setempat
- Pengairan
- Kemiringan lahan
- Kedalaman lahan
- Nilai umum, sikap dan motivasi
- Tujuan produksi
- Pengambilan keputusan
- Tingkat teknologi
- Derajat komersialisasi dari produksi usahatani
- Derajat komersialisasi dari input usahatani
- Proporsi penggunaan faktor produksi dan tingkat keuntungan
- Pendayagunaan lembaga pelayanan pertanian setempat
- Tersedianya sumber yang sudah digunakan dalam usahatani
- Tingkat dan keadaan sumbangan pertanian dalam keseluruhan tingkat ekonomi
- Bentuk usahatani
1.Perorangan: Faktor produksi dimiliki atau dikuasai oleh seseorang, maka hasilnya juga akan ditentukan oleh seseorang
2.Kooperatif: Faktor produksi dimiliki secara bersama, maka hasilnya digunakan dibagi berdasar kontribusi dari pencurahan faktor yang lain.
2.12 Rencana Spasial Pedesaan
Pedesaan merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah dengan kegiatan utama adalah agraris (usaha tani). Kehidupan di desa identik dengan sifat tradisional berbeda dengan kota yang bersifat modern. Segala kegiatan dilakukan dengan tradisional bahkan di dalamnya terdapat unsure budaya yang masih diterapkan dati masa ke masa. (Bintarto, 1987)
Tetapi kesan tradisional yang terdapat di pedesaan, belum tentu pencemaran lingkungan dan exploitasi sumber daya alamnya lebih rendah daripada perkotaan. Hal ini dapat disebabkan beberapa factor, seperti kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai limbah pestisida yang berlebih. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya perencanaan desa yang dapat mensejahterakan masyarakat, ikut berkembang sesuai peradaban, meningkatkan ekonomi pedesaan, dan memperbaiki infrastruktur desa tanpa merusak kebudayaan desa yang telah ada dan tetap melestarikan sumber daya alam yang dimiliki. Sehingga perencanaan tersebut dapat menyeimbangkan antara pembangunan, interaksi masyarakat (budaya), dan pertumbuhan lingkungan pedesaan menjadisuistanable development. Perencanaan spasial pedesaan tersebut:
2.12.1 Esensi penataan ruang wilayah pedesaan
Kawasan pedesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (UU No.26 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 23, Penataan Ruang)
Penataan ruang kawasan desa merupakan salah satu jenis penataan ruang yang didasari kegiatan kawasannya karena kegiatan kawasan ini merupakan pertanian.
Rencana tata ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten. Rencana tata ruang kawasan pedesaan diselenggarakan pada :
- Kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten;
- Kawasan yang secara fungsional bercirikan pedesaan yang mencangkup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah propinsi.
Tujuan penyelenggaraan perencanaan desa yang sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 48 :
- Pemberdayaan masyarakat pedesaan;
- Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukung;
- Konservasi sumber daya alam;
- Pelestarian warisan buada lokal;
- Pertahanan kawasan lahan abadi pertanianpangan untuk ketahanan pangan
- Penjagaan keseimbangan pembangunan pedesaan perkotaan.
Berdasarkan UU no. 26 tahun 2007, tingkatan penataan ruang dari yang tingkatan global hingga tingkatan lokal, yaitu Penataan Ruang Wilayah Nasional, Penataan Ruang Wilayah Propinsi, Penataan Ruang Wilayah Kota/Kabupaten, dan Penataan Ruang Wilayah Desa. Penataan ruang wilayah desa mengarah pada pemataan ruang wilayah kabupaten/kota dan Rencana Umum Tata Ruang Desa (RUTR) dan berlandaskan pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Desa untuk merencakan wilayah pedesaan yang lebih detail. Rencana Tata Lingkungan (RTL) Desa yang mengarah pada RDTR Desa sebagai pedoman perencanaan secara arsitektural.
Gambar 2.6 Sistem Penataan Ruang Wilayah Pedesaan
Tabel 2.3. Sistem Penataan Ruang Wilayah Pedesaan
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur masalah pembentukan desa, kelembagaan desa dan perangkat-perangkat desa.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diatur masalah keuangan desa, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan perencanaan pembangunan desa pada pasal 63, 64,65 dan 66. Dalam pasal tersebut, pembangunan desa disusun secara berjangka, RPJM untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, selanjutnya dijabarkan dengan rencana kerja RKP-Desa yang berjangka 1 tahun.
- Berdasarkan peraturan Permendagri No. 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagian untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan maksud Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan ini memberikan bantuan keuangan kepada desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan desa.
- Penentuan Batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Isi peraturan ini berisikan tim penegapan dan penegasan batas desa, cara penegasan batas desa, prinsip penegasan desa, teknis penegasan batas desa secara spesifikasi, dan lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar